RADAR KEPRI, Banda Aceh – Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB) Pengurus Daerah Aceh, Mulkan Fadhli, menegaskan bahwa kebijakan penyediaan air bersih melalui pengeboran sumur pascabencana harus berbasis kajian teknis dan tidak dapat disamaratakan. Pasalnya, hal itu sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, teknologi yang digunakan, serta hasil survei lapangan.
Mulkan Fadhli menjelaskan, biaya pengeboran sumur memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari Rp5 juta hingga Rp500 juta, tergantung tingkat kompleksitas lokasi dan metode yang diterapkan.
Dalam konteks tersebut, terang dia, angka Rp150 juta dinilai masih rasional sebagai nilai tengah yang dapat dijadikan acuan kebijakan. “Kami melihat pernyataan Presiden tersebut sebagai motivasi atau trigger agar para pegiat sosial dan influencer ikut bergerak membantu penyediaan air bersih, tidak hanya fokus pada sembako,” ujar Mulkan, Rabu (7/1/2026).
Menurut dia, arahan dan kebijakan pemerintah tersebut telah memberikan dampak nyata di lapangan.
Pascapenyampaian kebijakan tersebut, ratusan titik pengeboran baru mulai bermunculan di berbagai wilayah terdampak bencana.
Meski demikian, Mulkan menekankan pentingnya survei teknis sebelum pengeboran dilakukan agar penggunaan anggaran negara maupun partisipasi publik dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. “Untuk mendapatkan titik presisi, diperlukan teknik geolistrik untuk mengetahui kedalaman akuifer,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pendekatan berbasis kajian teknis sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam kebijakan penyediaan air bersih pascabencana. “Survei yang tepat sangat penting agar sumur memiliki usia panjang dan debit air yang deras. Tanpa survei, sumur bisa cepat kering atau tertutup akibat pergerakan lempeng bumi,” kata dia.
Menurut dia, IA ITB Peduli hingga kini masih aktif membantu pendistribusian air bersih siap minum bagi korban banjir dan longsor di Aceh.
Pada fase awal pascabencana, organisasi ini mengoperasikan unit penyulingan air portabel berbasis ultra filtrasi.
Namun, keterbatasan pasokan listrik dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi tantangan utama di lapangan. “Karena saat itu listrik padam dan BBM terbatas, kami membuat posko bergerak menggunakan mobil pikap yang berkeliling ke desa-desa. Setiap desa mendapat giliran dua jam karena keterbatasan genset dan bahan bakar,” ujar Mulkan.
Seiring berjalannya waktu, IA ITB Peduli melakukan evaluasi pola distribusi dan teknologi yang digunakan.
Mulkan menyebutkan, teknologi pengolahan air tersebut relatif sederhana dan peralatannya tersedia di Pasar Banda Aceh, sehingga memungkinkan untuk direplikasi oleh relawan di lapangan. “Sekarang kita sudah memiliki 22 mesin berbasis reverse osmosis yang terpasang di seluruh wilayah terdampak,” katanya.
Terkait penyediaan sumber air permanen, Mulkan menyampaikan bahwa pengeboran sumur baru umumnya dapat direalisasikan pada minggu ketiga pascabencana setelah melalui tahapan kajian teknis yang memadai.
Ke depan, sinergi kebijakan pemerintah, dukungan teknis yang terukur, serta partisipasi masyarakat diharapkan mampu mempercepat pemulihan layanan air bersih sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dasar di wilayah rawan bencana. (Red)
