RadarKepri.com, Banyuwangi – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubdat Kemenhub) menyiapkan strategi pengendalian arus penyeberangan lintas Ketapang–Gilimanuk untuk menghadapi lonjakan perjalanan masyarakat selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Peningkatan mobilitas diproyeksikan mencapai empat persen dibanding tahun sebelumnya, sehingga manajemen operasi dinilai tidak boleh dilakukan secara rutin, melainkan harus berbasis mitigasi keselamatan dan rekayasa lalu lintas darat–laut.
Hal tersebut ditegaskan Dirjen Perhubungan Darat, Aan Suhanan dalam rapat koordinasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Menurutnya, jalur penyeberangan Ketapang–Gilimanuk adalah simpul konektivitas strategis yang mempengaruhi dua sektor transportasi sekaligus. “Pelabuhan ini menjadi salah satu kluster krusial, pergerakan di laut berpengaruh langsung ke darat, begitu juga sebaliknya. Karena itu, operasi Nataru harus ditangani dengan luar biasa, bukan sekadar rutinitas,” tegas Aan sebagaimana siaran persnya yang diterima InfoPublik, Selasa (25/11/2025).
Salah satu kebijakan inti yang sedang disiapkan pemerintah adalah pembatasan angkutan barang sumbu tiga ke atas. Kebijakan ini dirumuskan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) lintas kementerian dan akan berlaku selama periode operasi Nataru. “Pemerintah pusat sudah menyusun beberapa regulasi yang akan diterapkan selama operasi Nataru. Salah satunya pembatasan pergerakan angkutan barang sumbu tiga ke atas. Ini bentuk kehadiran negara untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat,” ujar Aan.
Kebijakan pembatasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan throughput kendaraan penumpang dan mengurangi penumpukan di area pelabuhan. Seiring itu, mengurangi potensi kecelakaan serta tekanan logistik di jalur arteri menuju Bali.
Dirjen Aan menjelaskan, kapasitas pelabuhan yang terbatas menuntut pengaturan kendaraan melalui delaying system dan penataan buffer zone (zona penyangga). Kendaraan yang belum masuk antrean pelabuhan diarahkan ke sejumlah titik penyangga agar tidak terjadi kemacetan beruntun.
Arah ke Ketapang, buffer zone disiapkan di Terminal Sri Tanjung dan Grand Watu Dodol. Sementara arah ke Gilimanuk, buffer zone ditempatkan di Terminal Kargo Gilimanuk, UPPKB Cekik, rest area Rambut Siwi, hingga rest area Pengeragoan. “Apabila tidak dipersiapkan rekayasa lalu lintas di pelabuhan maupun di luar, kemacetan bisa terjadi. Karena itu strategi delaying system menjadi kebutuhan,” jelasnya.
Selain rekayasa lalu lintas, pembagian prioritas kendaraan juga diberlakukan. Sepeda motor, kendaraan roda empat, dan bus mendapat jalur utama di Ketapang–Gilimanuk, sementara angkutan logistik dialihkan ke Dermaga Bulusan.
Untuk menurunkan kepadatan di Bali, pemerintah juga menyiapkan jalur alternatif logistik menuju Lombok. Rute angkutan barang diarahkan melalui Pelabuhan Jangkar di Situbondo menuju Pelabuhan Lembar.
Faktor keselamatan menjadi sorotan utama, terlebih dengan potensi cuaca ekstrem. BMKG memprediksi adanya bibit siklon tropis di selatan yang dapat menyebabkan hujan disertai angin dan gelombang tinggi di area Selat Bali.
Aan Suhanan menekankan perlunya kewaspadaan dinamis karena perubahan cuaca di jalur penyeberangan tersebut sangat cepat. “Prediksi BMKG angin cukup kencang ditambah karakter Selat Bali yang cepat berubah. Ini perlu diwaspadai. Prediksi BMKG menjadi acuan keselamatan penyeberangan dan SOP keselamatan tetap dipertahankan,” tegasnya.
Rapat koordinasi turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kemenko Infrawil Rustam Efendi, jajaran BPTD Jawa Timur serta Bali, BMKG Banyuwangi, Ditlantas Polda Jawa Timur, hingga jajaran direksi operator pelabuhan.
Kolaborasi multi-lembaga tersebut diarahkan untuk memperkuat integrasi operasional, kesiapan sarana prasarana, hingga keterhubungan moda transportasi dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat di wilayah penyeberangan strategis Jawa–Bali. (red)
