RADAR KEPRI, Bekasi — Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi mengakselerasi penguatan kualitas sumber daya manusia dengan memulai Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN) Batch I Tahun 2026. Lebih dari 10 ribu peserta dari lulusan SMA/SMK sederajat mengikuti pelatihan yang digelar serentak secara nasional sebagai bagian dari strategi mempercepat penyerapan tenaga kerja.
Peluncuran program dipusatkan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bekasi, Jawa Barat, Rabu (8/4/2026), dan dibuka langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor serta jajaran terkait.
Menaker menegaskan, pelatihan vokasi menjadi instrumen kunci pemerintah dalam menjawab tantangan mismatch antara kebutuhan industri dan kompetensi angkatan kerja. Sepanjang 2026, program ini menargetkan 70.000 peserta yang dibiayai melalui APBN. “Batch I telah dimulai sejak 1 April 2026 dengan antusiasme tinggi. Tercatat 29.850 pendaftar melalui platform Skillhub pada tahap awal,” ujar Yassierli.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.405 peserta dinyatakan lolos, terdiri dari 5.833 peserta melalui jalur seleksi dan 4.572 peserta melalui skema afirmatif bersama mitra industri dan komunitas. Mereka tersebar di 21 Balai Latihan Kerja (BLK), 13 satuan pelatihan di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, serta 46 BLK UPTD di berbagai daerah.
Pelaksanaan pelatihan secara serentak ini, lanjut Yassierli, merupakan langkah strategis untuk memastikan pemerataan akses peningkatan kompetensi bagi seluruh pencari kerja, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. “Dengan sistem serentak, setiap pencari kerja memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya,” tegasnya.
Lebih dari sekadar peningkatan kapasitas, program ini juga menunjukkan orientasi kuat pada hasil. Sekitar 50 persen peserta Batch I telah mengantongi komitmen penempatan kerja usai pelatihan, mencerminkan eratnya keterkaitan antara kurikulum pelatihan dan kebutuhan industri.
Pemerintah juga memastikan dukungan komprehensif bagi peserta selama pelatihan, mulai dari pelatihan gratis, makan siang, bantuan transportasi, perlindungan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, hingga sertifikat pelatihan dan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Untuk program tertentu, peserta juga mendapatkan fasilitas asrama. “Dukungan ini penting agar peserta dapat fokus mengikuti pelatihan tanpa terbebani biaya dasar,” imbuh Menaker Yassierli.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Darmawansyah menegaskan, PVN dirancang sebagai jembatan strategis antara dunia pendidikan dan industri. “Program ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara terpusat melalui platform Skillhub untuk menjamin transparansi, inklusivitas, dan non-diskriminasi.
Dengan pendekatan yang semakin terintegrasi dan berbasis kebutuhan industri, Program Pelatihan Vokasi Nasional 2026 diharapkan tidak hanya meningkatkan kompetensi, tetapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. (Red)
