RADAR KEPRI, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan darurat pascagempa bumi magnitudo 7,6 yang mengguncang Sulawesi Utara dan Maluku Utara pada Kamis (2/4/2026) lalu.
Dalam rapat tersebut, Menko PMK memberikan arahan strategis kepada jajaran pimpinan pusat dan daerah untuk memastikan instruksi Presiden RI berjalan cepat, dengan prioritas utama pada keselamatan jiwa, evakuasi korban, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Sejalan dengan arahan tersebut, Menko PMK menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah pusat secara langsung di tengah masyarakat terdampak. Ia menginstruksikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, untuk segera bertolak ke lokasi bencana guna memimpin penanganan darurat.
Selain itu, Menko PMK juga menekankan agar dukungan Dana Siap Pakai (DSP) bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan status tanggap darurat dapat segera dikucurkan tanpa hambatan birokrasi.
“Keselamatan manusia menjadi prioritas utama, sehingga evakuasi harus dilakukan dengan cepat dan korban memperoleh pelayanan terbaik,” tegas.dia dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (3/4/2026).
Menindaklanjuti arahan tersebut, Suharyanto yang hadir langsung di Kantor Pusat BNPB bersama pimpinan kementerian/lembaga segera mengoordinasikan langkah-langkah teknis penanganan.
Berdasarkan laporan dari Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tektonik tersebut berpusat di laut, sekitar 132 kilometer barat laut Ternate dengan kedalaman 33 kilometer, serta diikuti aktivitas gempa susulan hingga siang hari.
Guncangan terkuat dirasakan pada skala V–VI MMI di Ternate dan IV–V MMI di Kota Manado, yang mengakibatkan dampak fisik signifikan pada bangunan publik dan permukiman warga.
Sementara itu, laporan situasi di lapangan mulai dihimpun dari berbagai pimpinan daerah terdampak.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling melaporkan satu warga meninggal dunia serta kerusakan berat pada Gedung Olahraga (GOR) KONI Sario di Manado.
Komandan Resor Militer (Danrem) 131/Santiago juga melaporkan kerusakan di salah satu rumah sakit di Manado, meliputi pecahnya kaca ruang ICU dan runtuhnya tembok. Sebanyak 40 pasien telah dievakuasi ke lokasi yang lebih aman akibat trauma.
Di wilayah Maluku Utara, dampak kerusakan juga dilaporkan cukup signifikan. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Maluku Utara merinci kerusakan di Kecamatan Batang Dua, Kota Ternate, meliputi lima rumah rusak berat, 18 rumah rusak ringan, serta empat bangunan gereja dengan tingkat kerusakan bervariasi.
Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, turut melaporkan kerusakan rumah warga di sejumlah kecamatan serta fasilitas Pelabuhan Speedboat di Tidore Utara.
Selain itu, ribuan warga di Kecamatan Jailolo dan Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, dilaporkan masih mengungsi di dataran tinggi pasca-aktivasi sirine tsunami.
Di sisi lain, upaya pencarian dan evakuasi korban terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas RI melaporkan bahwa tim SAR dari Kantor SAR Ternate, Manado, dan Gorontalo telah berhasil mengevakuasi korban serta terus melakukan asesmen intensif terhadap gedung-gedung publik guna memastikan keamanan sebelum masyarakat kembali dari pengungsian mandiri.
Seiring dengan perkembangan situasi tersebut, BNPB memperkuat langkah penanganan melalui instruksi lanjutan kepada pemerintah daerah.
Kepala BNPB menegaskan agar pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat sebagai prasyarat penyaluran Dana Siap Pakai (DSP) dan bantuan logistik secara akuntabel.
Selain itu, BNPB juga menginstruksikan aktivasi posko tanggap darurat guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pengungsi, seperti makanan, air bersih, dan pakaian.
Sebagai tindak lanjut konkret, pemerintah pusat segera mengerahkan tim gabungan ke lokasi terdampak. Tim yang dipimpin oleh Kepala BNPB bersama Kepala Basarnas serta jajaran BMKG dijadwalkan berangkat menuju Sulawesi Utara dan Maluku Utara guna mempercepat penanganan darurat serta pemulihan masyarakat pascagempa. (Red)
