RADAR KEPRI, Jakarta — Pemerintah memperkuat aspek keselamatan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 melalui pengendalian terpadu di Posko Pusat Angkutan Nataru Kementerian Perhubungan.
Komitmen tersebut ditegaskan saat kunjungan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Senin (22/12/2025).
Menhub Dudy menyatakan, Posko Pusat menjadi instrumen utama untuk memastikan seluruh kebijakan operasional, pengawasan lapangan, dan respons darurat berjalan cepat, terkoordinasi, serta berorientasi pada keselamatan pengguna transportasi.
“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Seluruh moda transportasi harus dikelola secara terintegrasi agar pergerakan Nataru berlangsung aman, lancar, dan terkendali,” ujar Menhub.
Sebagai langkah mitigasi risiko kepadatan dan kecelakaan, pemerintah melakukan rekayasa distribusi arus penyeberangan pada lintasan Jawa–Sumatera. Layanan tidak hanya terpusat di Pelabuhan Merak, tetapi dibagi ke Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Bojonegara, serta Pelabuhan Bandar Samudera guna mengurangi antrean dan meningkatkan keselamatan pelayaran.
Pada aspek kesiapan sarana, pemerintah menyiapkan kapasitas angkutan nasional lintas moda. Di sektor transportasi darat, tersedia 31.433 unit bus dengan kapasitas 1,21 juta penumpang. Untuk transportasi laut, disiapkan 715 kapal laik laut dengan daya angkut 2,89 juta penumpang.
Sementara itu, sektor transportasi udara dan penyeberangan didukung 388 unit pesawat berkapasitas 7,69 juta penumpang serta 253 unit kapal penyeberangan dengan kapasitas 5,01 juta penumpang. Adapun pada transportasi perkeretaapian, disiapkan 2.670 unit sarana dan trainset dengan total kapasitas lebih dari 58 juta penumpang, mencakup layanan antarkota, regional, dan commuter.
Seluruh kesiapan tersebut didukung oleh operator BUMN dan swasta, termasuk Perum Damri, PT Pelni, PT ASDP Indonesia Ferry, PT KAI, Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, serta operator transportasi lainnya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa Posko Pusat harus dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat pengambilan keputusan cepat, khususnya untuk mencegah kecelakaan akibat kelalaian dan memastikan pelayanan publik berjalan konsisten selama periode puncak.
“Jika ada kendala di lapangan, segera disampaikan dan ditangani. Jangan sampai ada kecelakaan yang bisa dicegah,” tegas Teddy.
Penguatan pengelolaan Angkutan Nataru ini sejalan dengan Asta Cita, khususnya agenda penguatan infrastruktur nasional dan peningkatan kualitas layanan publik, guna menjamin mobilitas masyarakat yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. (Red)
