RADAR KEPRI, Padang – Program perhutanan sosial diyakini berperan penting dalam pencegahan banjir dan longsor di Sumatra Barat (Sumbar).
Selain itu, menjaga kelestarian lingkungan, program ini juga berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Saat ini, kelompok-kelompok pengelola perhutanan sosial telah terbentuk di berbagai nagari dan akan terus diperluas.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan perluasan kawasan perhutanan sosial hingga 700.000 hektare pada beberapa tahun mendatang, dengan dukungan pemerintah pusat serta berbagai pemangku kepentingan.
“Program perhutanan sosial ini memberi ruang bagi kelompok masyarakat untuk mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Kita bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menyediakan pelatihan, pembibitan, hingga fasilitas pendukung lainnya,” ujar Mahyeldi saat memberikan keterangan pers di Posko Terpadu Penanggulangan Bencana Alam di Wilayah Sumbar, Kantor Gubernur, Kota Padang, pada Minggu (7/12/2025).
Menurutnya, edukasi masyarakat menjadi tahap penting sebelum penanaman dilakukan. Transformasi pemanfaatan hutan harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan budaya lokal, terutama mengingat kondisi geografis Sumbar yang berbukit dan rawan bencana.
“Daerah kita topografinya tinggi dan rentan bencana. Karena itu, penanaman bambu dan tanaman konservasi menjadi pilihan strategis karena mampu menjaga cadangan air dan memperkuat struktur tanah,” jelasnya.
Mahyeldi menegaskan bahwa Sumbar memiliki keunggulan berupa hutan nagari dan hutan adat yang telah dijaga turun-temurun berdasarkan kearifan lokal. Di beberapa nagari bahkan terdapat aturan adat yang melarang penebangan pohon secara sembarangan.
“Budaya menjaga hutan sudah ada sejak dulu. Melalui perhutanan sosial, kita memperkuat edukasi kepada masyarakat agar pengelolaan hutan terus berkelanjutan,” kata Gubernur.
Pemerintah Provinsi Sumbar juga telah memetakan lahan kritis di tujuh kabupaten yang menjadi prioritas program perhutanan sosial. Sebelum penanaman dimulai, pemerintah menyiapkan persemaian bibit serta dukungan teknis lainnya.
“Pak Gubernur telah mengeluarkan kebijakan pemanfaatan lahan perhutanan sosial hingga 180.000 hektare, dari total sekitar 380.000 hektare yang sudah tersedia. Ini langkah besar untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar seorang pejabat teknis yang mendampingi kegiatan tersebut.
Mahyeldi menambahkan bahwa pemanfaatan bambu, hasil hutan bukan kayu, dan sistem agroforestri menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat di sekitar hutan.
Program perhutanan sosial diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kelestarian lingkungan, ketahanan ekonomi, dan pengurangan risiko bencana di Sumatra Barat. (Red)
