RADAR KEPRI, Jakarta – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan, sejumlah 166 Sekolah Rakyat telah beroperasi secara bertahap sejak periode Juli hingga September 2025.
Setiap unit sekolah tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti laptop untuk siswa dan guru, smart board, serta seragam sekolah.
Program pendidikan itu melibatkan 15.945 siswa, 2.407 guru, dan 4.442 tenaga kependidikan.
Hal tersebut disampaikan mensos, melalui keterangan resmi, dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/12/2025) lalu.
Mensos menyatakan, aktivitas belajar mengajar di sembilan Sekolah Rakyat terpaksa dihentikan sementara akibat terdampak bencana alam.
Namun, proses pembersihan dan pemulihan sedang berlangsung dan ditegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.
Lebih lanjut, Kementerian Sosial turut aktif dalam penanganan darurat banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera dengan menyiapkan stok logistik, mengoperasikan 39 dapur umum yang memproduksi lebih dari 400 ribu porsi makanan per hari, serta menyalurkan bantuan beras lebih dari 100 ton.
Total nilai bantuan untuk penanganan bencana per 11 Desember 2025 telah mencapai lebih dari Rp89 miliar.
Pada forum yang sama, mensos melaporkan capaian penyaluran bantuan sosial atau bansos dengan pagu anggaran tahun 2025 sekitar Rp75 triliun.
Realisasi penyaluran untuk bansos reguler telah melampaui 90 persen. Khusus untuk bantuan sembako pada triwulan IV, realisasi baru mencapai 40 persen karena masih menunggu proses pengajuan anggaran tambahan.
Gus Ipul juga menyampaikan perkembangan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS).
Hingga saat ini, BLTS telah disalurkan kepada lebih dari 29 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai total lebih dari Rp27 triliun.
Dengan tambahan program itu, cakupan penerima bansos yang sebelumnya sekitar 18 juta KPM untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako, kini meluas menjadi lebih dari 35 juta KPM yang tersebar di desil 1 hingga 4.
Untuk memastikan ketepatan sasaran, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dan pemerintah daerah dalam pemutakhiran data. (Red)
