RADAR KEPRI, Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Aceh. Hingga 24 Januari 2026, sebanyak 50 unit tenda belajar darurat telah terpasang dan digunakan sebagai ruang pembelajaran sementara bagi peserta didik.
Menurut data Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencatat, selain tenda yang telah terpasang, 14 unit tenda lainnya telah terdistribusi dan sedang dalam proses pemasangan, sementara 15 unit baru diterima Satgas. Dengan demikian, total 79 unit tenda belajar telah disiapkan pemerintah untuk memastikan proses belajar-mengajar tetap berjalan di tengah keterbatasan sarana pascabencana.
Adapun sebaran 50 tenda belajar yang telah terpasang meliputi Kabupaten Aceh Tamiang (lima unit), Pidie Jaya (lima unit), Bireuen (tujuh unit), Aceh Utara (11 unit), Aceh Timur (enam unit), Aceh Barat (tiga unit), Nagan Raya (tiga unit), Bener Meriah (empat unit), dan Aceh Tengah (enam unit). Tenda-tenda tersebut digunakan sebagai ruang kelas sementara menggantikan sekolah yang rusak atau belum dapat difungsikan secara optimal.
Keberadaan tenda belajar darurat ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan layanan dasar pendidikan, sekaligus mencegah terjadinya learning loss berkepanjangan bagi siswa di wilayah terdampak. Selain menyediakan ruang belajar, pemerintah juga memastikan dukungan logistik dan koordinasi lintas sektor agar proses pembelajaran dapat berlangsung aman dan layak.
Sebagai langkah lanjutan, Satgas bersama Kemendikdasmen merencanakan pemasangan tambahan sebanyak 29 unit tenda belajar. Tenda-tenda tersebut akan didistribusikan ke Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, menyesuaikan kebutuhan lapangan dan tingkat kerusakan fasilitas pendidikan.
Upaya ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menempatkan pemulihan pendidikan sebagai prioritas utama pascabencana, seiring dengan rehabilitasi infrastruktur dan penguatan layanan publik lainnya, agar anak-anak di Aceh tetap memperoleh hak belajar secara berkelanjutan. (Red)
